Citeureup, Bogor (ANTARA News) – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia, meraih dua penghargaan sekaligus atas perannya dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Indocement meraih “Penghargaan Emas” dan “Penghargaan Terbaik 1″ untuk Sektor Industri dan Manufaktur pada Bidang Sosial dan Lingkungan.

Kepala Departemen Humas dan Komunikasi Indocement Aldo Yuliardy kepada ANTARA di Citeureup, Kabupaten Bogor, Rabu, menjelaskan bahwa “Indonesian CSR Awards 2008″ diselenggarakan oleh Departemen Sosial (Depsos) dan Corporate Forum of Community Development (CFCD) dengan pelaksana Latofi Enterprise.

Ia menjelaskan, Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) Indocement Kuky Permana, berhasil meraih Penghargaan Terbaik 1 untuk kategori pimpinan perusahaan tipe perorangan.

“Keberhasilan tersebut merupakan komitmen dan keberhasilannya dalam upaya memajukan Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya di Indocement,” katanya.

Sedangkan “Penghargaan Emas”, kata Aldo Yuliardy, diberikan kepada perusahaan itu pada program yang dinilai berhasil meraih nilai tertinggi, yakni Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi.

Perusahaan itu, pada hari ulang tahun (HUT) ke-33 awal Agustus setelah melakukan program CSR dengan penanaman lahan bekas tambang dengan tanaman jarak pagar (Jathropa curcas) dan pemanfaatan sampah rumah

tangga untuk dijadikan kompos dan biomassa, mengembangkan proyek-percontohan konversi energi.

Peluncuran proyek percontohan berupa pemanfaatan kotoran sapi yang diubah menjadi biogas itu, dilaksanakan di Kampung Cigedong, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, bertepatan dengan HUT perusahaan itu.

Direktur SDM Indocement Kuky Permana secara simbolis menyerahkan satu set peralatan, yakni reaktor biogas, bak out-put serta, kompor biogas kepada Ali Irawan (38), warga setempat, mewakili empat rumah tangga yang sebulan terakhir telah memanfaatkan biogas itu.

Demonstrasi pemanfaatan biogas sejak dari kandang sapi hingga bisa digunakan untuk memasak itu juga disiarkan melalui “video conference”, sehingga Direktur Utama (Dirut) Indocement, Daniel Lavalle dan karyawan yang berada di pabrik Citeureup bisa melihat dan berinteraksi langsung Kuky Permana dan warga yang berada di Desa Lulut.

Menurut Kuky Permana, program terbaru –meski masih proyek percontohan–berupa konversi energi dari kotoran ternak itu tidak lain adalah untuk pemberdayaan masyarakat, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar pabrik, baik yang ada di Citeuereup, Palimanan, Cirebon, dan Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ia mengatakan, umumnya program “community development” itu selalu berbentuk membangun sarana jalan, tempat ibadah –yang selama ini juga masih dilakukan perusahaan itu–namun bentuk seperti itu umumnya tidak berkesinambungan, dan suatu saat bisa berhenti.

“Kami tidak ingin membuat kebiasaan masyarakat tergantung, yakni hanya bersifat meminta, sehingga perlu program pemberdayaan yang berkesinambungan,” katanya.

Pada mulanya, saat dikenalkan program kebun jarak –yakni menanam pohon jarak di lahan bekas tambang dan juga di kebun-kebun masyarakat yang selama ini ditelantarkan– ternyata bersinergi dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa pemeliharaan jarak yang benar dan baik adalah menggunakan pupuk kandang.

“Akhirnya kami berpikir bagaimana mendapatkan pupuk kandang lebih baik, ternyata kita lihat masyarakat sekitar banyak punya ternak yang berkeliaran, namun tidak ditata rapi, padahal kita ketahui kotoran ternak itu mempunyai potensi untuk menjadi energi,” katanya.

Apalagi masalah umum saat ini adalah soal minyak tanah yang harganya naik, sehingga pihanya terus mencari segala macam upaya dan kreativitas bagaimana ikut membantu menangani soal energi itu melalui jalur pemanfaatan kotoran ternak yang bisa dikonversi menjadi biogas.

Dengan proyek percontohan di Desa Lulut itu, kata dia, telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa peternakan kalau dikelola dengan baik dan benar, bisa menghasilkan energi ramah lingkungan dan bisa membantu masyarakat soal krisis minyak tanah.

“Saya kira ini salah satu terobosan, dan proyek percontohan biogas ini akan kita jadikan pola dan kita lanjutkan ke tempat atau desa-desa lain,” katanya.
(*)

Magelang  (ANTARA News) – Pendakian ke puncak Gunung Merbabu ditutup sementara waktu karena cuaca buruk berupa hujan deras disertai kabut tebal dan tiupan angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini.

“Dengan cuaca yang buruk seperti itu, membahayakan bagi pendakian,” kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM) Wilayah II, Anggit Haryoso, di Magelang, Rabu.

Penutupan pendakian Merbabu yang wilayahnya meliputi Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang itu berlaku sejak awal Februari hingga Maret 2009.

Ia menjelaskan, kabut tebal yang menyelimuti kawasan itu hampir setiap hari mengakibatkan jarak pandang antara 10 hingga 20 meter. Jarak pandang yang relatif pendek itu bisa mengakibatkan pendaki tersesat.

Pendakian Merbabu meliputi empat jalur yakni Kenalan, Kecamatan Pakis (Magelang), Kecamatan Selo (Boyolali), dan dua jalur lainnya di Kopeng (Semarang).

Pada situasi normal dengan cuaca yang baik, katanya, biasanya terdapat tiga kelompok pendaki Merbabu dalam setiap minggu. Jumlah anggota kelompok paling banyak 15 orang.

Pada kesempatan itu ia mengatakan, lisus yang menerjang hutan TNGM awal Februari lalu mengakibatkan 508 pohon pinus tumbang.

Hingga saat ini pihaknya sedang mengupayakan penghijauan kembali kawasan itu dengan penananam bibit baru. (*)

Surabaya (ANTARA News) – Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Yasuji Odoko, dijadwalkan meresmikan proyek pengadaan sarana air bersih di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dananya berasal dari bantuan hibah Pemerintah Jepang, Kamis (26/2).

Informasi yang diperoleh ANTARA dari Konjen Jepang di Surabaya, Rabu, menyebutkan proyek pengadaan sarana air bersih itu berada di Desa Kemuning Lor dan Suco Pangepok dikerjakan sejak akhir Februari 2008.

Untuk proyek ini, Pemerintah Jepang mengalokasikan bantuan hibah dalam program keamanan manusia lapisan bawah sebesar 84.039 dolar AS atau lebih kurang Rp850 juta.

Pembangunan proyek itu dilaksanakan Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSPSDM) yang diketuai Nur Akhmad Yani.

Kerja sama Konjen Jepang dengan PSPSDM telah terjalin sejak tahun 2000 dan sebanyak tujuh proyek dari dana bantuan hibah sudah diselesaikan.

Proyek yang ditangani PSPSDM lebih difokuskan pada pengadaan sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia, terutama Jatim.

“Diharapkan dengan selesaikan proyek di Desa Kemuning Lor dan Suco Pangepok Jember, sekitar 1.500 warga di desa itu bisa mendapatkan air bersih yang memadai,” kata Yasuji Odoko seperti dikutip dari Staf Penerangan Konjen Jepang di Surabaya, Arvil Syahadat.

Ia juga berharap beban ekonomi masyarakat yang tinggal di dua desa tersebut bisa lebih ringan dan kualitas kesehatannya lebih meningkat.

Beberapa waktu sebelumnya, Konjen Jepang Yasuji Odoko juga meresmikan proyek relokasi gedung sekolah di Kabupaten Pacitan yang dananya juga berasal dari bantuan hibah Pemerintah Jepang.
(*)

Jambi (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi tidak akan melakukan penangkapan Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae) yang menerkam manusia di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.

“Salah jika kami menangkap harimau di hutan itu, sebab hutan adalah rumah binatang buas yang dilindungi tersebut,” kata Kepala BKSDA Provinsi Jambi, Didy Wurdjanto di Jambi, Rabu.

Sebelumnya BKSDA menangkap Harimau betina di HPT kawasan Taman Nasional Berbak (TNB) itu yang kini dititipkan di Kebun Binatang (Bunbin) Palmerah Jambi. Penangkapan harimau yang diberi nama “Salma” tersebut, karena diduga menerkam salah seorang warga sekitar hutan itu.

“Kasus itu lain, karena satwa dilindungi itu diduga menerkam warga yang sedang mencari getah jelutung, sedangkan kasus dalam sebulan terakhir ini lima manusia tewas diterkam harimau di HPT adalah warga pendatang yang dipekerjakan cukong kayu melakukan penebangan liar,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam kasus itu dinilai serba salah, karena ulah manusia merusak hutan akhirnya mengamuk.

“Ibarat manusia juga jika rumahnya diganggu dan diobrak-obrak pasti marah, demikian juga binatang buas,” katanya.

Untuk menangkap harimau jantan yang diduga menerkam para pekerja/penebang liar sulit dilakukan, karena kawasan HPT itu amat luas, sementara BKSDA Jambi memiliki keterbatasan petugas dilapangan dan dana.

Dalam dua bulan terakhir ini di Jambi (Januari-Pebruari 2009) tercatat delapan koban diterkam Harimau Sumatra itu, diantaranya enam tewas.

Dari informasi yang diperoleh BKSDA Jambi para korban itu dipekerjakan para cukong kayu menebang kayu di hutan tanpa izin, seperti kejadian berturut-turut selama dua hari (21-22 Pebruari 2009) dua korban tewas warga Lampung diperkirakan diterkam harimau jantan.

BKSDA ketika menyetop ambulance yang membawa korban ke Lampung mendapat informasi dibiayai cukong kayu.

Warga Masuji Lampung yang tewas diterkam binatang buas bernama Khairi (17) di kawasan hutan Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi yang berbatasan dengan Sumatera Selatan pada Minggu (22/2) sekitar pukul 18.00 WIB.

Peristiwa itu terjadi, katanya saat korban berada di pondok tempat tinggalnya yang masuk dalam hutan Sumsel. Setelah menghabisi nyawa korban, tubuh korban dilarikan “si raja hutan”. Tubuh Khairi baru ditemukan Senin (23/2) dalam keadaan tak bernyawa.

Diduga korban tewas diterkam harimau jantan, karena di tempat kejadian ditemukan jejak kaki yang amat besar.

Meski sudah banyak korban tewas di kawasan hutan di Sungai Gelam itu, namun masih ada sejumlah warga yang nekat mengusik tempat tinggal hewan pemangsa ini dengan menebang kayu.

Akibatnya, binatang buas itu kembali mengamuk dan menewaskan dua warga. Semua korban itu melakukan kegiatan di hutan menebang kayu tanpa izin.

Dari hasil penelitian para ahli harimau dan BKSDA, harimau itu mengamuk karena selain anaknya diambil, juga tidak kompetitif lagi mencari hidup di hutan yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Dengan situasi terdesak di hutan harimau itu berkumpul dan mencari apa saja yang bisa dijadikan mangsa, katanya.

Provinsi Jambi memiliki luas kawasan hutan 2,5 juta hektar kini yang tersisa tinggal 40 persen akibat pembalakan liar. (*)

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia hingga saat ini ternyata belum mempunyai kebijakan kelautan (ocean policy).

“Ini ironis karena Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, tetapi sampai saat ini kita belum punya itu,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, dalam Seminar Nasional Membangun Kejayaan Maritim Indonesia di Jakarta, Rabu.

Padahal, katanya, sudah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan laut baik dari aspek kesejahteraan maupun keamanan.

Sementara, negara-negara lain di dunia, sampai saat ini sudah ada 20 negara yang sudah memulai dan memiliki kebijakan kelautan nasional negaranya masing-masing.

“Dari 20 negara itu, sudah ada yang memulai, masih persiapan, bahkan sudah tahap implementasi seperti Kanada, Amerika, Australia dan China,” katanya.

Sementara negara yang sudah memasuki tahap persiapan, seperti Brasil, Colombia, Perancis, Jepang, Malaysia, Philipina, Thailand, Barbados, Cooks Island, Jamaica dan Marshal Island.

Mereka yang pada tahap penyusunan (finalisasi) antara lain, India, Korea Selatan, Norwegia, New Zealand, Portugal dan Rusia.

Oleh karena itu, tegasnya, untuk mewujudkan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang mandiri, adil dan merata, maka perlu adanya kebijakan kelautan nasional (national ocean policy).

“Ini harus dijadikan sebagai kekuatan politik yang tidak bisa ditunda lagi,” katanya.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus mampu mensinergikan fungsi dari berbagai matra baik darat, laut dan udara serta mampu memadukan dari kebijakan dan kewenangan yang ada.

“Kebijakan kelautan ini harus dapat menjamin peran dan fungsi otonomi pemda berdasarkan kekhasan wilayah dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menuturkan, dengan lahirnya ocean policy ini akan memberikan payung hukum bagi semua stakeholders dalam membangun negara bahari.

“Jadi, tidak ada idiom bahwa bidang kelautan bagian dari sektor lain, melainkan sebagai sektor utama pembangunan ekonomi yang bersinergi dengan sektor lain yang mampu memakmurkan bangsa dalam negara kepulauan,” jelasnya.

Yang terpenting, lanjutnya, kebijakan kelautan ini bagaimana mengembangkan investasi bidang kelautan yang mencakup tujuh subsektor.

Tujuh sub sektor itu perikanan, pertambangan laut, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan laut serta jasa kelautan sehingga dapat mewujudkan kejayaan bangsa seperti zaman Sriwijaya dulu.
(*)

Surabaya,  (ANTARA News) – Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Rachmat Witoelar, menyesalkan pembuangan lumpur PT Lapindo Brantas Incorporated ke Sungai Porong, Sidoarjo.

“Tapi mau bagaimana lagi, karena situasinya demikian, terpaksa dibuang ke sungai,” katanya saat ditemui di SD Katolik Santa Theresia Surabaya, Rabu.

Ia menyadari pembuangan lumpur panas itu berdampak pada lingkungan di sekitar Sungai Porong, apalagi beberapa kali material lumpur itu sempat menyumbat aliran sungai.

“Namun karena suatu keterpaksaan, kami mengikuti saja alasan-alasan pembuangan ke sungai itu,” katanya saat ditemui usai pencanangan Gerakan Pembatasan Penggunaan Kantung Plastik.

Oleh sebab itu dia meminta pihak Lapindo melakukan penelitian lebih mendalam lagi sehingga pembuangan lumpur panas itu tidak berdampak pada lingkungan.

“Mungkin pihak Lapindo bisa membuat kubang seluas 60 kilometer per segi di sekitar lokasi semburan, sehingga nantinya lumpur tidak dibuang ke sungai lagi,” katanya.

Berdasar perhitungannya, kubang seluas 60 kilometer persegi itu akan mampu menampung lumpur pasan yang keluar dari dalam tanah itu hingga selama 30 tahun.

“Saya kira kubang seluas 60 kilometer persegi itu mampu menampung lumpur selama 30 tahun,” katanya seraya meminta pihak Lapindo serius memperhatikan masalah dampak lingkungan akibat pembuangan lumpur tersebut.

Selain mencanangkan Gerakan Pembatasan Penggunaan Kantung Plastik, menteri dan rombongan melakukan penanaman pohon bersama para pejabat di Taman Prestasi Surabaya.(*)

Kediri (ANTARA News) – Banjir lahar dingin sisa material Gunung Kelud (1.731 mdpl) kembali melanda Kabupaten Kediri, Jatim, Rabu malam, akibat meluapnya Sungai Serinjing hingga masuk ke rumah warga.

Banjir tersebut melanda dua desa yaitu di Desa Sumberdono dan Sumberbiru, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga menghancurkan puluhan hektare padi petani.

Maryo, warga Desa Sumberdono mengungkapkan hingga malam ini ketinggian air di dua desa tersebut makin tinggi.

“Ketinggiannya mencapai satu meter, bahkan hingga masuk ke dalam rumah,” katanya ditemui di lokasi, Rabu malam.

Ia khawatir, dengan ketinggian air yang terus naik tersebut membuat dirinya dan warga desa lain siap mengungsi.

“Jika memang tidak ada jalan lain, kami terpaksa mengungsi kembali,” kata Maryo.

Sementara itu, koordinator lapangan relawan Kelud, Djoni Arifin mengemukakan, hingga kini tim relawan lain masih melakukan pemantauan di puncak gunung.

“Tim kami ada tiga orang yang saat ini berada di gunung. Kami harap tidak terjadi longsor,” katanya.

Ia mengatakan, selain di gunung, seluruh tim relawan Kelud yang berjumlah sekitar 25 orang tetap berjaga. Bahkan, sebagian berada di tepi Sungai Serinjing, melaporkan peningkatan debit air.

Lahar dingin Gunung Kelud tersebut sebelumnya juga melanda Kediri, Senin (23/2). Tiga kecamatan terendam air, yaitu Kecamatan Pare, Puncu dan Kepung. Selain merusak bangunan, air juga membawa tumpukan sampah berupa kayu gelondongan.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten Kediri, Eko Setiyono mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan petugas untuk memantau lokasi.

Ia berharap, warga berhati-hati dan segera berlindung dari banjir ke tempat yang lebih aman, jika ketinggian air semakin naik.(*)

Bandarlampung (ANTARA News)- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tinggi maksimum gelombang di perairan Indonesia sepanjang Kamis berkisar tiga sampai empat meter.

Menurut laporan BMKG yang dipantau di Bandarlampung, Rabu malam, gelombang setinggi itu berpeluang terjadi di perairan Sangihe Talaud.

BMKG mengingatkan bahwa gelombang tinggi itu berbahaya bagi perahu nelayan, tongkang, tugboat, roro, LCT dan kapal feri.

Gelombang setinggi dua sampai tiga meter berpeluang terjadi di perairan Enggano, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa Barat, Laut China Selatan, perairan selatan Sulawesi, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku bagian utara, Laut Seram, Laut Halmahera dan perairan utara Papua.

Gelombang itu berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang, demikian BMKG.(*)

Denpasar (ANTARA News) – Lebih dari 150 perwakilan lembaga donor, LSM internasional, dan lembaga penelitian dari lebih 50 negar bersatu-padu dalam satu inisiatif baru menolong komunitas-komunitas miskin di dunia dalam upaya mereka menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dunia.

Siaran pers yang diterima ANTARA di Denpasar, Rabu malam, menyatakan, Inisiatif Global Bagi Adaptasi Berbasis Komunitas Terhadap Perubahan Iklim yang dilahirkan pada Konferensi Internasional Adaptasi Berbasis Komunitas, di Dhaka, Bangladesh, menyatakan, berbagai organisasi terlibat dalam proses itu.

Organisasi internasional itu menyerukan untuk lebih mempromosikan penyesuaian di tingkat komunitas sebagai satu tanggapan mendesak terhadap ancaman perubahan iklim. Mereka juga menyerukan untuk secepatnya membuat satu pendekatan terbaik dalam hal perubahan iklim ini.

Secara khusus, mereka juga mendukung pembuatan landasan maya berbasis internet yang bisa diakses di http://community.eldis.org/cbax/, dan sejumlah konferensi internasional yang memungkinkan para ahli membagi pengetahuan tentang ini. Pengetahuaan itu meliputi apa langkah yang paling tepat diterapkan dan bagaimana strategi adaptasi di satu bagian dunia bisa diterapkan di belahan lain dunia dalam berbagai skalanya.

“Perubahan iklim ini telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi kehidupan manusia di komunitas miskin di seluruh dunia,” kata ahli di Institut Internasional Bagi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Dr Sallemul Haq.

Karena itu, menurut dia, masyarakat miskin di seluruh dunia harus bisa melakukan sejumlah perubahan dalam cara mereka menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dunia. Industri yang mencemari lingkungan hidup mereka harus turut bertanggung jawab dan menolong mereka agar bisa menyesuaikan diri melalui penyediaan kompensasi, di antaranya pendanan, teknologi, dan penyediaan ahli di bidang itu.

Penyesuaian diri itu bisa beragam macam, mulai dari mengubah tanaman pangan yang lebih tahan genangan air, membangun jejaring pertahanan banjir, dan menyiapkan sistem peringatan dini terhadap angin siklon.(*)

Jakarta (ANTARA News) – Pemanasan global akan mengancam keberlangsungan hidup 900 spesies terumbu karang di segitiga terumbu karang terbesar di dunia.

“Ini bukan masalah parah lautnya, kalau kena `global warming` suhu air laut akan naik dan terumbu karang bisa mati,” kata Ketua Panitia Nasional World Ocean Conference 2009, Indroyono Soesilo, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan keberlangsungan segitiga terumbu karang terbesar dunia alias “coral triangle” merupakan hal penting, mengingat lokasi ini dapat dikatakan sebagai Hutan Amazon dasar laut terbesar di dunia.

Badan-badan dunia dan LSM dunia pun menyadari bahwa inisiasi Indonesia untuk menyelenggarakan WOC 2009 pada 11-15 Mei di Manado mendatang merupakan event penting.

Bahkan United Nations Environmental Program (UNEP) akan mengawal pelaksanaan konfrensi kelautan pertama di dunia tersebut hingga berhasil menghasilkan draft kebijakan terkait kelautan.

“UNEP bahkan akan membuat `Ocean Day` pada Pertemuan Tingkat Tinggi terkait Pemanasan Global, Teknologi, dan Penghijauan di Copenhagen bulan September 2009,” ujar dia.

Matinya terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia, yakni yang berada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon, akan mengancam sumber daya ikan dunia.

Karena itu, WOC 2009 yang mengambil tema “Ocean and Climate Change” dengan topik “Ocean Impact to Climate Change and The Role of Ocean to Climate Change” diharapkan mampu menghasilkan rancangan strategi yang akan tertuang dalam “Manado Ocean Declaration” (MOD).

Hasil dari WOC 2009 akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi dan Implementasi, yang akan diusulkan pembentukan “World Ocean Forum”.(*)