Harian Metro

Hackers focus on Bart transfer business once more

Thu, 18 Aug 2011 09:00:15 +0000

Online hackers have released a further strike on the move bureau that take off phone products and services at Bay Area gas stops the other day to counteract direct orders.

Hacking group Mysterious released on Tweets that this private facts of 102 Frisco Quick Flow Bart cops ended up being released. The party advertised obligation on Friday for debilitating Bart’s marketing site, myBART.net. Bart cannabis been criticised for filming expended a homeless man in This summer. Representatives claimed the man lunged at them which has a utensil, however the hurting has caused general public fury.

Encroachment of free conversation? Bart attempted to avoid consumer direct orders at a few of its teach channels on 11 May by disconnecting its mobile transmitters and the halting of telephone expert services to its travelers. Continue reading the main history InchStart Line Propel an incorrect switches and we will make use of what has to be launched towards communityInches Hacker class Unknown On Saturday, Unknown declared by its Twitting balance how the Bart cops nation website had been breached. It wasn’t immediately distinct if Confidential made it happen. The cyberpunk party also offered one of the links inside the twitter in which Bart officers’ home address, messages and security passwords can be observed. The union’s site was incapable at a later date Wed.|Bart deputy police key Daniel Hartwig stated he been transferred aware about the break. Bart beginning general manager Sherwood Wakeman mentioned in the well prepared declaration: InWe are greatly thinking about the safety of our employees as well as their young families.Half inch Confidential has considered necessary the Bart police officers to disband on the 3 Come july 1st filming from the displaced person, and the other lethal cops capturing in 2009. Soon after the authorities files was leaked, Nameless published an email on Tumblr.org stating: “Drive an unacceptable switches and we will manipulate what must be introduced towards the consumer.”

The Government Sales and marketing communications Payment reports it can be analyzing whether Bart got the ability to halt mobile phone companies due to the individuals. Bart mentioned on Mon the corporation In .accommodates oral pursuits which might be constitutionally protected from the very first variation to america metabolismIn. But some legitimate commentators have said Bart’s go on to block cellular phone use must have been a breach of no cost talk beneath the very first amendment with the US metabolic rate. Its actions happen to be in comparison to Arab governments’ tries this coming year to close access to the internet reacting to bulk demonstrations. The Us City Liberties Partnership of Upper Florida mentioned: InchesAm i definitely happy to put up with identical silencing of demonstration here in the country?” Last week, britain federal government said hello was checking out if you should shut down social support systems or cease people sending text messages for the duration of social unrest, pursuing the modern riots there.

INTERNATIONAL : Tentara AS Dikurangi

admin — Thu, 05 Mar 2009 03:24:04 +0000

Washington, Kamis – Presiden Amerika Serikat Barack Obama berencana menarik sebagian besar tentara AS di Irak pada akhir Agustus 2010. Namun, Obama menyisakan antara 35.000-50.000 tentara di Irak hingga tahun 2011 untuk melindungi kepentingan AS dan Irak.

Rentang waktu penarikan pasukan itu berlangsung selama 19 bulan, tiga bulan lebih lama dari yang dijanjikan Obama semasa kampanye presiden, yaitu 16 bulan sejak dia menjabat presiden. Saat ini ada sekitar 142.000 tentara AS di Irak.

Dalam pertemuan tertutup dengan pemimpin Partai Demokrat dan Partai Republik, Kamis malam, Obama mengatakan bahwa sisa pasukan AS akan membantu pasukan Irak untuk menggelar operasi kontraterorisme terbatas. Obama akan mengumumkan rencana ini di Camp Lejeune, sebuah pangkalan Korps Marinir, di North Carolina, Jumat (27/2) waktu setempat.

Sejumlah anggota Partai Demokrat menggugat jumlah dan misi sisa tentara AS di Irak. ”Saat mereka mengatakan 50.000 (tentara), itu lebih banyak dari yang saya perkirakan,” kata Ketua Mayoritas Senat Harry Reid.

Menteri Pertahanan Robert Gates mengatakan, alasan menyisakan tentara di Irak setelah perang selesai terfokus pada misi kontraterorisme, pelatihan, pemberian nasihat, pendampingan, dan hal-hal semacam itu.

Di bawah Kesepakatan Status Pasukan (SOFA) yang ditandatangani semasa pemerintahan mantan Presiden George W Bush dengan Pemerintah Irak tahun lalu, seluruh pasukan AS harus keluar dari Irak akhir tahun 2011.

Rapuh

Jenderal Ray Odierno, Komandan Pasukan AS di Irak, dan Jenderal David Petraeus, pemimpin Komando Pusat AS, lebih memilih penarikan pasukan dalam waktu 23 bulan. Keduanya memperingatkan bahwa Irak masih rapuh. Keamanan yang sudah tercipta di Irak selama 1,5 tahun akan mengalami kemunduran apabila tentara AS mundur terlalu cepat.

Anggota House of Representatives (DPR) dari Partai Republik, John McHugh, mengatakan, Obama telah berjanji untuk meninjau kembali rencana penarikan pasukan AS apabila situasi keamanan memburuk. ”Dia (Obama) menjamin akan meninjau rencana itu jika kekerasan (di Irak) meningkat,” katanya.

Menurut McHugh, Irak menghadapi tantangan besar tahun 2009, salah satunya adalah pemilu parlemen pada bulan Desember. ”Para komandan harus memiliki fleksibilitas yang diperlukan guna merespons tantangan itu. Presiden Obama meyakinkan saya bahwa ada ’rencana B’,” ujar McHugh. (ap/afp/reuters/fro)

INTERNATIONAL : Badan HAM ASEAN Lemah

admin — Thu, 05 Mar 2009 03:23:57 +0000

Rakaryan Sukarjaputra

Hua Hin, Kompas – Rancangan awal kerangka acuan (terms of reference) Badan Hak Asasi Manusia ASEAN dinilai masih terlalu lemah. Indonesia menekankan perlunya keseimbangan antara fungsi promosi dan fungsi perlindungan guna menguatkan fungsi serta tugas badan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Hua Hin, Thailand, Jumat (27/2). ”Saya melihat masih terlalu berat pada fungsi promosinya sehingga kita mendorong agar fungsi perlindungannya juga diperkuat,” ungkapnya.

Menurut Hassan, masalah rancangan terms of reference (TOR) Badan HAM ASEAN adalah salah satu masalah yang dibicarakan para menlu ASEAN. Pertemuan tersebut juga banyak membahas masalah Myanmar, pengungsi Rohingya, serta hal-hal yang terkait dengan pertemuan-pertemuan ASEAN dengan mitra-mitra bicaranya.

Menlu mencontohkan, dalam rancangan TOR awal yang disampaikan Panel Tingkat Tinggi (HLP) Badan HAM ASEAN, rumusannya baru sebatas meminta informasi soal kondisi HAM di suatu negara ASEAN. ”Namun, ini kan baru draf awal. Mandat mereka adalah sampai Juli nanti, masih banyak waktu untuk memperbaikinya,” ujar Menlu sambil menyebutkan banyak kemajuan yang dicapai HLP dalam delapan kali pertemuannya sejak tujuh bulan lalu.

Hassan juga mengusulkan pemberian nama ”komisi” ketimbang kata ”badan” HAM yang sangat umum, atau kata ”council” yang sudah banyak dipakai di ASEAN. ”Dari prosesnya sejak tujuh bulan lalu, saya melihat ada kemauan (dari ASEAN) untuk semaksimal mungkin agar mekanisme HAM ASEAN ini betul-betul memadai, berbobot, dan efektif,” paparnya.

Beberapa diplomat ASEAN juga membenarkan masih lemahnya rancangan awal pembentukan Badan HAM ASEAN itu. Dari 11 butir pokok pikiran yang disampaikan HLP, sekitar delapan terkait masalah monitoring, sedangkan tiga lainnya terkait perlindungan.

Oleh karena itu, dalam pertemuan, disampaikan diplomat senior ASEAN, Menlu RI dengan tegas menyampaikan keperluan ASEAN memiliki mekanisme HAM yang kuat sehingga setiap masalah pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan melalui mekanisme HAM ASEAN sendiri. Dengan demikian, hal itu akan meminimalkan campur tangan pihak di luar ASEAN.

Soal Myanmar

Menlu menyampaikan, masalah Myanmar banyak dibicarakan; antara lain upaya tindak lanjut bencana Nargis, yang fase rehabilitasi dan konstruksi telah disepakati untuk dilanjutkan hingga Juli 2010.

Dibicarakan juga masalah arus imigran etnis Rohingya, baik dari Banglades maupun Myanmar, dengan melibatkan negara-negara asal dan negara-negara tujuan pada pertemuan Bali Process, 14-15 April di Bali.

Terkait masalah pengungsi Rohingya, Sekjen ASEAN Dr Surin Pitsuwan menyampaikan, para menlu ASEAN menugaskan Sekretariat Jenderal ASEAN untuk membantu mengklarifikasi dan memberikan data statistik mengenai para pengungsi Rohingya tersebut. Data itu diperlukan untuk semakin memudahkan pembahasan pada pertemuan Bali Process mendatang.

”Kita berharap semua dimensi permasalahan pengungsi itu bisa didiskusikan di sana,” tuturnya. Negara-negara di luar ASEAN pun akan dilibatkan karena masalah pengungsi tersebut adalah masalah kemanusiaan. (*)

INTERNATIONAL : Kawasan yang Menindas Warganya

admin — Thu, 05 Mar 2009 03:23:48 +0000

Rakaryan Sukarjaputra dan Nur Hidayati

Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Sabtu (28/2), pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-14, mengingatkan bahwa ASEAN kini menghadapi realitas baru. Realitas itu adalah rakyat yang semakin asertif dalam mengekspresikan tuntutan-tuntutan dan lebih aktif dalam mengejar kepentingan mereka melalui berbagai aktivitas.

Setelah berlakunya Piagam ASEAN, lebih dari 570 juta rakyat ASEAN telah dibangunkan. Mereka akan menuntut bagian, kepemilikan, dan peran mereka dalam proses-proses di ASEAN. Bagaimana kita akan mengelola realitas baru ini, merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua,” ungkapnya.

Benar! ASEAN yang memiliki potensi besar soal ekonomi, dan selama ini lebih fokus kepada ekonomi, kini semakin diserang soal hak asasi manusia.

PM Thailand, sebagai tuan rumah, menegaskan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya merupakan ciri kunci dari komunitas ASEAN. ”Pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN pada tahun ini, yang merupakan pertama di kawasan ini, akan merupakan sebuah langkah besar ke arah itu,” kata Abhisit.

Dia mengharapkan pelibatan publik dalam pembangunan masyarakat ASEAN melalui pertemuan parlemen, pemuda, wakil- wakil masyarakat sipil, dan pengusaha akan menjadi titik balik penting dalam menciptakan rasa persaudaraan di kalangan rakyat ASEAN, dan mengubah aspirasi mereka menjadi sesuatu yang konkret.

Pemimpin dikritik

Penyataan PM Thailand itu seolah menjawab aspirasi yang sedang berkembang. Wakil-wakil masyarakat sipil ASEAN, Sabtu kemarin, untuk pertama kali bertemu para pemimpin negara-negara ASEAN.

Mereka menyampaikan kritik secara terbuka dan langsung. Dikatakan, kondisi hak asasi manusia (HAM) di kawasan ini semakin menurun. Mereka mendesak badan HAM ASEAN menjadi lembaga yang kuat dan kredibel.

Wakil masyarakat sipil dari Indonesia yang turut dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN itu di antarnya Rafendi Djamin dari Koalisi NGO Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG). ”Kami menyampaikan kekecewaan karena masih ada beberapa kawan kami yang tidak boleh ikut pertemuan, padahal jelas mereka juga masyarakat ASEAN. Kami juga menyesalkan karena masih ada beberapa masyarakat sipil yang belum bisa ikut seperti di Brunei,” papar Rafendi.

Dia menambahkan, pada pertemuan itu tidak ada wakil dari masyarakat sipil dari Myanmar dan Kamboja. Padahal, komunikasi antara pemerintah, pimpinan pemerintah, dengan wakil- wakil masyarakat sipil sangatlah penting. ”Oleh karena itu, dia menambahkan, harus ada cara yang lebih jelas untuk bisa melibatkan seluruh masyarakat sipil di ASEAN,” ungkapnya.

Memboikot

Sayang, para pemimpin ASEAN juga tidak juga cukup dewasa. PM Kamboja Hun Sen dan PM Myanmar Thein Sein memboikot pertemuan antara kelompok kepala negara-negara ASEAN dan masyarakat sipil di Hua Hin, Sabtu (28/2).

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan penyebabnya. Ia mengatakan, kedua negara keberatan dengan prosedur pemilihan orang-orang yang mewakili masyarakat sipil suatu negara.

”Masuk akal juga sebenarnya. Keluhannya agar negara yang bersangkutan diajak berunding atau dilibatkan. Ini sepertinya memang wakil-wakil dari masyarakat sipil ditunjuk sendiri, mungkin antara negara tuan rumah dengan Sekretariat Jenderal ASEAN. Negara di mana para anggota civil society itu berasal tidak dilibatkan,” ujar Hassan.

Namun, daftar perwakilan masyarakat sipil ASEAN yang akan berdialog langsung dengan para kepala negara ASEAN sudah disampaikan sejak akhir tahun lalu. Karena itu, penolakan Perdana Menteri Kamboja dan Perdana Menteri Myanmar yang baru mengemuka pekan ini terkesan amat mendadak.

”Bisa saja pada tingkat pimpinan negara tidak begitu mengetahui siapa dari negara mereka yang ditunjuk. Seperti kita juga, terus terang saya tahu belakangan kalau yang mewakili Indonesia dalam forum itu seperti Rafendi Djamin, Yuyun Wahyuningsih, dan sebagainya. Itu juga kita tidak ada soal,” kata Hassan.

”Ini kan pengalaman pertama bahwa di bawah Piagam ASEAN yang baru, dibuka kesempatan dialog antara para pemimpin dengan wakil-wakil dari masyarakat, baik itu parlemen, pemuda, civil society. Itu suatu proses, langkah maju dibandingkan proses selama 42 tahun sebelumnya. Ada kesepakatan untuk melembagakan, dalam arti setiap tahun akan diadakan seperti itu. Yang perlu dari pengalaman pertama ini ditarik adalah prosedurnya mungkin bisa lebih baik,” ujarnya.

Lemah

Wakil-wakil masyarakat sipil juga mengkritik lemahnya rancangan kerangka acuan (TOR) pembentukan badan HAM ASEAN yang disusun sebuah panel tingkat tinggi (HLP). ”Pertanyaannya bagaimana Anda mau menjalankan kewajiban-kewajiban soal HAM dengan kerangka yang tidak jelas?” kata Rafendi.

PM Thailand mengakui bahwa rancangan TOR badan HAM ASEAN itu masih terlalu menekankan pada promosi, padahal di dalam Piagam ASEAN ditekankan dua aspek, yaitu promosi dan proteksi. ”Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara keduanya, di samping kita juga harus realistis dengan kondisi yang ada di ASEAN sekarang ini. Meskipun demikian, tentu saja kita ingin sesuatu yang lebih lagi,” ujar Abhisit.

Ketua HLP untuk Badan HAM ASEAN Sihasak Phuangketkeow menyampaikan, HPL akan melakukan perbaikan atas TOR yang dibuatnya. ”Akan tetapi, apa pun hasil akhirnya nanti, pembentukan badan HAM itu tidak ditujukan untuk menyelesaikan isu-isu khusus,” katanya.

Lepas dari itu, setidaknya kini ASEAN mulai melihat ada masalah HAM. Semoga ini membuat ASEAN tidak lagi menindas warganya sendiri.

INTERNATIONAL : Polisi Tahan 17 Orang Etnis India yang Protes

admin — Thu, 05 Mar 2009 03:23:40 +0000

KUALA LUMPUR, Sabtu – Polisi Malaysia menahan 17 orang etnis India. Hal itu terjadi setelah sejumlah orang etnis India melakukan aksi protes di Kuala Lumpur, Sabtu (28/2). Salah seorang di antara pemrotes dari etnis India yang ditahan itu adalah anggota parlemen.

Sebelum melakukan penahanan, polisi Malaysia menyemprotkan air ke pemrotes, yang berjumlah sekitar 300 orang. Aksi protes dilakukan di luar sebuah kantor kepolisian di Kuala Lumpur.

Pembubaran itu dilakukan karena pemrotes mengabaikan perintah Inspektur Jenderal Kepolisian Musa Hassan agar membubarkan diri.

Terlalu kasar

Aksi protes dilakukan anggota Kekuatan Aksi Hak-hak Hindu (Hindu Rights Action Force/ Hindraf). Mereka menuntut pemimpin mereka, yaitu P Uthayakumar, diperlakukan dengan baik. Pemimpin mereka itu ada dalam tahanan sejak tahun 2007 tanpa lewat proses pengadilan dan diperlakukan secara senonoh.

Namun, polisi Malaysia menuding aksi protes itu sebagai aksi penyulut kerusuhan rasial dan penebar kebencian.

S Manickvasagam, anggota parlemen dari oposisi, termasuk yang ditahan. Dia mengatakan polisi telah bertindak berlebihan. Sejumlah demonstran dipukuli.

”Polisi bertindak terlalu kasar. Etnis India juga memiliki hak-hak. Kami bermaksud menyampaikan keluhan kepada kepolisian bukan melakukan protes,” katanya.

Musa Hassan mengatakan orang dari etnis India yang ditahan segera dibebaskan. (Reuters/AP/AFP/MON)

INTERNATIONAL : KILAS LUAR NEGERI

admin — Thu, 05 Mar 2009 03:23:31 +0000

28 Tersangka Diseret ke Pengadilan Timor Leste

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Rabu (4/3), menyambut hangat langkah Kejaksaan Agung negara itu menyeret 28 tersangka ke pengadilan karena terlibat upaya pembunuhan atas Horta pada 11 Februari tahun lalu. Kejaksaan Agung menyebutkan, para tersangka itu—termasuk mantan tentara dan pacarnya yang warga Australia kelahiran Timor Leste—diajukan ke pengadilan atas tuduhan terlibat konspirasi pembunuhan atas presiden. Ramos Horta—yang koma beberapa bulan akibat diterjang sejumlah peluru dan selamat setelah menjalani pembedahan di Darwin, Australia—mengaku sebenarnya dia memaafkan para pelaku demi perdamaian di Timor Leste.

Gamelan Memukau Abu Dhabi

Untuk pertama kalinya, musik gamelan ditampilkan di Gedung Yayasan Kebudayaan Abu Dhabi yang merupakan tempat pertunjukan paling bergengsi di Abu Dhabi, Senin (2/3). Selain dimainkan dua kelompok gamelan, yaitu Dharma Wanita Persatuan Kedutaan Besar RI Abu Dhabi dan masyarakat RI di Abu Dhabi, juga tampil para guru dari British School Al Khubairat yang baru berlatih selama lima jam di bawah arahan Ki Poediono, maestro gamelan yang saat ini menetap di Melbourne. Melalui pertunjukan itu, KBRI Abu Dhabi menghapus mitos bahwa gamelan tidak tepat ditampilkan di Timur Tengah.(*/AP/OKI)

INTERNATIONAL : Chavez Bisa Terus Berkuasa di Venezuela

admin — Tue, 17 Feb 2009 04:08:25 +0000

EPA/David Fernandez
Pendukung Presiden Venezuela Hugo Chavez berpesta di Caracas, ibu kota Venzuela, Minggu (15/2), setelah referendum memenangi suara ya bagi amandemen konstitusi penghapusan pembatasan jabatan presiden hanya dua periode. Chavez yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden setelah dua kali berkuasa hingga tahun 2013 meraih suara dukungan hingga 54 persen.

Selasa, 17 Februari 2009 | 00:44 WIB

Caracas, Senin – Presiden Venezuela Hugo Chavez hari Minggu (15/2) meraih kemenangan dalam referendum amandemen konstitusi pembatasan masa jabatan. Kemenangan ini memungkinkan Chavez tetap berkuasa selama dia mengalahkan saingan-saingannya dalam pemilu di negara Amerika Latin itu.

Lembaga pemilu Venezuela mengatakan, 54 persen pemilih menyetujui amandemen konstitusional untuk menghapus batas jabatan presiden, gubernur, anggota parlemen dan walikota hanya dua kali periode masa jabatan. Kini Chavez boleh mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu tahun 2012. Chavez sudah berkuasa sejak tahun 1992.

”Mereka yang memberikan suara ’ya’ hari ini telah memberikan suara bagi sosialisme, bagi revolusi,” kata Chavez pada ribuan pendukungnya yang memadati jalan-jalan di sekitar istana kepresidenan. Kembang api menerangi langit Caracas. Seorang pria berjalan di kerumunan massa membawa gambar Chavez dengan tulisan ”Selamanya”.

Dengan 94 persen suara referendum sudah dihitung, hasil resmi menunjukkan amandemen konstitusi disetujui dengan suara 56 berbanding 46 persen. Para pemimpin oposisi menerima hasil referendum itu.

Tibisay Lucena, Ketua Dewan Pemilihan Nasional, mengatakan, sejumlah 67 persen dari sekitar 16 juta pemilih memberikan suaranya dalam referendum itu. Chavez pernah kalah dalam referendum serupa pada Desember 2007.

Amandemen konstitusional itu memungkinkan semua pejabat pemerintah mencalonkan diri untuk dipilih kembali sebanyak yang mereka inginkan apabila mereka memenangi pemilu. Chavez mengajukan amandemen ini karena ingin berkuasa lebih lama dalam misinya menjadikan Venezuela yang sungguh sosialis. ”Waktu sepuluh tahun terlalu sedikit,” ujarnya.

”Tahun 2012 akan ada pemilu presiden dan kalau Tuhan tidak memutuskan lain, kalau rakyat tidak memutuskan lain, prajurit ini telah siap,” kata Chavez yang telah mengatakan ingin berkuasa sampai tahun 2049 kala dia berusia 95 tahun.

Dengan krisis global yang melenda Amerika Latin, termasuk Venezuela, saat ini, Chavez tidak berani mengumumkan kebijakan baru seperti biasanya. Dia hanya bertekad memerangi kejahatan dan korupsi serta mengonsolidasikan program sosialisnya tahun ini. Harga minyak yang turun dan perekonomian memburuk membuat manuver Chavez terbatas.

Oposisi memperingatkan, langkah Chavez untuk berulang kali mengikuti pemilu bisa membuatnya menjadi diktator. Oposisi yang didukung gerakan mahasiswa gagal dalam upaya mencegah Chavez yang dicap gila kekuasaan. (Reuters/AP/AFP/DI)

INTERNATIONAL : Rakyat Arab Saudi Sambut Reformasi

admin — Tue, 17 Feb 2009 04:08:07 +0000

AP Photo/Saudi Press Agency
Raja Abdullah dari Arab Saudi dalam sebuah pertemuan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Sabtu lalu. Rakyat Arab Saudi, Senin (16/2), menyambut hangat kebijakan reformasi yang diambil Raja Abdullah, termasuk mengangkat seorang perempuan menjadi deputi menteri, jabatan tertinggi perempuan Arab Saudi dalam pemerintahan di negara itu.

Selasa, 17 Februari 2009 | 00:45 WIB

riyadh, minggu – Rakyat Arab Saudi, Minggu (15/2), menyambut baik reformasi Raja Abdullah bin Abdul Aziz dengan merombak pemerintahannya. Langkah itu dinilai tegas dan berani, apalagi karena ada dua tokoh agama konservatif yang harus lengser dan pengangkatan pejabat perempuan pertama.

”Reformasi yang berani,” sebut harian Al-Hayat di judul halaman pertamanya. Sementara di harian Saudi Gazette perombakan di dalam kabinet itu dianggap sebagai ”dorongan reformasi”.

”Fantastis. Ini yang selama ini telah kita perjuangkan,” kata Ketua Human Rights First Society Ibrahim Mugaiteeb, yang selama ini kerap berhadapan dengan pemerintah dalam masalah pelanggaran-pelanggaran HAM.

Untuk pertama kali—sejak Raja Abdullah mulai berkuasa pada Agustus 2005—ada perombakan kabinet besar-besaran dalam Pemerintah Arab Saudi. Pada reformasi Raja Abdullah, ada empat menteri baru, pejabat kehakiman senior diganti, dan perombakan massal dalam tubuh Majelis Ulama (lembaga berisi tokoh-tokoh ulama yang bertugas menginterpretasikan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari).

Selain itu, Raja Abdullah juga menunjuk 79 anggota baru dalam Dewan Syura. Kepala Kepolisian Religius Muttawa Sheikh Ibrahim al-Ghaith yang selama ini gencar menetapkan norma Islam yang ketat dan berbeda pendapat serta kerap berbenturan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang lebih liberal. ”Ini tanda ada transformasi di dalam pemerintahan kerajaan Arab Saudi,” sebut editorial harian Arab News.

Kelompok yang pro-reformasi menyambut positif langkah Raja Abdullah, apalagi dengan diangkatnya beberapa pejabat yang relatif berusia muda. Ini dianggap sebagai tanda keseriusan Raja Abdullah. ”Perubahan ini telah direncanakan selama lima tahun terakhir. Raja Abdullah berusaha meninggalkan jejak dengan perubahan di sektor pendidikan dan hukum. Beliau tak akan diganggu kelompok konservatif. Kekuatan mereka terlalu dibesar-besarkan. Kita harus berani lawan. Mereka tidak memiliki solusi persoalan di dunia modern. Yang penting bagi rakyat saat ini adalah ekonomi,” kata editor harian Al-Watan, Jamal Khashoggi.

Selain masalah ekonomi, Arab Saudi juga menghadapi tantangan mengenai persoalan lapangan pekerjaan dan sektor perumahan. Raja Abdullah beberapa waktu lalu masih berhati-hati memutuskan kebijakan meski telah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki pandangan reformis.

Meski merombak besar-besaran, kekuasaan raja tetap terbatas. Raja Abdullah masih harus mempertimbangkan aspirasi dari anggota keluarga besar kerajaan, ulama, dan opini publik. ”Raja akan melakukan perubahan lagi dalam berbagai bidang secara bertahap. Tak ada lagi yang menentang raja di dalam lingkup keluarga dan ia dipercaya rakyat,” kata pakar politik di Pusat Penelitian Teluk di Dubai, Mustafa Alani.

Revolusi mini

Pergantian dua ulama garis keras menunjukkan keinginan Raja Abdullah mempercepat reformasi dan memangkas pengaruh agama pada sistem hukum dan pendidikan. ”Reformasi tak akan ada dengan kehadiran tokoh konservatif, terutama di institusi agama. Saat ini kita sedang menyaksikan revolusi mini,” kata Alani.

Raja Abdullah dikenal sebagai pemimpin yang membawa angin perubahan, seperti pembentukan dewan yang bertugas menentukan suksesi kerajaan dan memulai proses dialog antaragama dengan para pemimpin Nasrani dan Yahudi. Raja Abdullah beranggapan elite religius—yang membantu keluarga Al-Saud membentuk kerajaan dengan Al Quran sebagai konstitusi tahun 1930-an— menghalangi upaya reformasi pada bidang hukum dan pendidikan. (REUTERS/AFP/LUK)

INTERNATIONAL : Kapal Selam Nuklir Bertabrakan

admin — Tue, 17 Feb 2009 04:07:55 +0000

AP photo/Chris Bacon
Foto 25 Oktober 1992 memperlihatkan kapal selam Inggris, HMS Vanguard, di Holy Loch, Skotlandia. Kapal selam HMS Vanguard yang dilengkapi senjata nuklir, Senin (16/2), dilaporkan bertabrakan dengan kapal selam Perancis, Le Triomphant, yang juga bersenjata nuklir di Samudra Atlantik.

Selasa, 17 Februari 2009 | 00:45 WIB

london, senin – Dua kapal selam yang juga membawa senjata nuklir bertabrakan saat melakukan latihan terpisah di Samudra Atlantik. Kapal selam milik Inggris dan kapal selam milik Perancis itu mengalami kerusakan parah, tetapi tidak ada korban dalam kejadian itu.

Demikian dilaporkan beberapa surat kabar Inggris, Senin (16/2). Daily Telegraph melaporkan, tabrakan kedua kapal selam itu terjadi pada awal Februari lalu. Times Online menyebut tanggal 3 atau 4 Februari. Adapun Daily Mirror melaporkan, tabrakan itu tidak merusak persenjataan di kedua kapal selam itu.

Kementerian Pertahanan Inggris di London mengatakan tidak mau berkomentar atas operasi kapal-kapal selam dan juga tidak bisa mengonfirmasikan laporan- laporan tersebut. ”Kami hanya bisa mengonfirmasikan bahwa kemampuan penangkalan Inggris Raya tetap tidak terpengaruh sepanjang waktu dan tidak ada kompromi dalam hal keselamatan nuklir,” kata Kementerian Pertahanan Inggris.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Perancis pun menolak memberikan komentar.

The Sun melaporkan, setelah tabrakan itu, Kapal Selam Inggris HMS Vanguard kembali ke pangkalannya di Faslane, di barat Skotlandia dengan goresan dan penyok di lambungnya.

Adapun kapal selam nuklir Perancis, Le Triomphant, kembali ke pangkalan di Brest, barat laut Perancis, dengan kerusakan cukup parah pada kubah sonarnya.

HMS Vanguard yang diluncurkan pada tahun 1992 adalah satu dari empat kapal selam Inggris yang membawa peluru kendali nuklir Trident. Adapun Le Triomphant yang diluncurkan pada tahun 1997 membawa 16 senjata nuklir. (Reuters/OKI)

INTERNATIONAL : Ekonomi Jepang Anjlok

admin — Tue, 17 Feb 2009 04:07:42 +0000

AP photo/Katsumi Kasahara
Pejalan kaki menunggu lampu pengatur penyeberangan di depan monitor yang memperlihatkan harga saham Jepang yang turun di Tokyo, Jepang, 12 Februari lalu. Pemerintah Jepang, Senin (16/2), mengakui, kondisi perekonomian Jepang terus mengalami kontraksi.

Selasa, 17 Februari 2009 | 00:46 WIB

Tokyo, Senin – Perekonomian Jepang terus memburuk karena negara itu sangat bergantung pada ekspor. Penurunan yang dialami pada kuartal IV lalu bahkan tercepat dalam 35 tahun terakhir. Sejauh ini belum ada pertanda perekonomian Jepang akan membaik.

Produk domestik bruto Jepang minus hingga 3,3 persen pada kuartal IV dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, sudah turun 12,7 persen pada periode Oktober-Desember. Demikian disampaikan Pemerintah Jepang di Tokyo, Senin (16/2).

Penurunan tersebut merupakan yang terburuk sejak terjadinya kekacauan perekonomian akibat harga minyak melambung tinggi pada tahun 1974. Penurunan tersebut hampir tiga kali lipat dari kontraksi tahunan AS yang hanya sebesar 3,8 persen pada kuartal yang sama.

”Tidak dapat dimungkiri ini merupakan krisis ekonomi Jepang terburuk sejak akhir Perang Dunia II. Data-data menunjukkan, perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada ekspor telah terkena dampak krisis,” ujar Menteri Perekonomian Kaoru Yosano.

Perekonomian Jepang yang merupakan nomor dua terbesar di dunia telah mengalami kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut dan tampaknya masih akan terus terkontraksi.

”Tiga bulan ke depan juga akan menjadi kuartal yang menakutkan,” ujar Kyohei Morite, ekonom kepala pada Barclays Capital di Tokyo. Dia memperkirakan, PDB tahunan akan terkontraksi hingga 10 persen pada kuartal ke depan.

Sekretaris Kabinet Takeo Kawamura menyebutkan bahwa krisis ekonomi Jepang yang sedang terjadi sekarang ini merupakan gejolak yang terjadi satu kali dalam satu abad.

Para pejabat memberikan isyarat mereka akan meminta pemerintah untuk melakukan intervensi lagi sembari mendesak para anggota parlemen agar segera menyetujui tambahan anggaran sebesar 52,2 miliar dollar AS. Tambahan anggaran ini termasuk dana tunai untuk pembayar pajak.

Perusahaan-perusahaan raksasa Jepang, seperti Toyota Motor Corp dan Sony Corp, telah mengumumkan kebijakan pengurangan tenaga kerja dan memproyeksikan akan mengalami kerugian. Penguatan nilai tukar yen juga mengikis pendapatan ekspor.

Peran China

Sementara itu, China sangat prihatin atas nuansa proteksionisme yang tertuang dalam paket stimulus AS.

Di sisi lain, China akan mengirim tim dari sejumlah perusahaan negara itu dalam misi belanja ke Eropa tahun ini. Targetnya adalah membeli perlengkapan teknologi di Eropa.

”Misi pembelian ini direncanakan akan berangkat ke Jerman, Swiss, Spanyol, dan Inggris,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China Yao Jian. Adapun nilai pembelian akan ditentukan oleh perusahaan dan asosiasi industri. (AP/AFP/joe)