JAKARTA, RABU - Kadin Indonesia menyiapkan usul pengadaan rumah bagi pekerja industri dengan memanfaatkan lahan kawasan industri sesuai instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan Rabu (4/3)sore.
   
“Kami akan segera merumuskan instruksi Wapres melalui rapat internal pada Rabu (4/3) malam,” kata Ketua Kompartemen Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Lukman Purnomosidi, saat dihubungi Rabu malam.
   
Rapat Kadin Indonesia sendiri dihadiri pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Indonesia (HKI), membahas pemanfaatan lahan untuk Rumah Susun Pekerja Industri.  Sedangkan, rapat dengan Wapres dihadiri Menpera, Menakertrans, Ditjen Cipta Karya Departemen PU, REI, Kadin Indonesia, HKI, direksi BTN, dan Dirut Jamsostek, jelas Lukman.
   
Dalam rapat dengan Wapres disepakati untuk membuat program 350 ribu perumahan pekerja dalam bentuk rumah susun dalam kawasan industri, di atas lahan yang tersedia 600 hektar dari pengusaha kawasan industri.
  
Pembiayaan kredit  difasilitasi  BTN. Sedangkan, uang muka dapat difasilitasi Jamsostek serta subsidi suku bunga KPR dari pemerintah. Program ini dapat berjalan tiga tahun sejak Maret 2009.
   
Bentuk Rusun sendiri diserahkan masing-masing pengelola kawasan
industri bisa milik, sewa. “Yang jelas untuk memfasilitasi pekerja industri yang ada dalam kawasan,” kata Lukman mengutip Wapres.
   
Lukman mengatakan, dalam rangka itu Wapres dalam waktu dekat akan
mengundang Gubernur dan Pimpinan Daerah DKI, Jawa Barat, dan Banten  menyangkut kemudahan perizinan.
   
Secara rinci Lukman mengungkapkan, besaran cicilan untuk pemilikan
Rusun sekitar Rp 100 ribu per bulan. Namun, lambatnya pembangunan rusun bukan karena daya beli akan tetapi perizinan.
   
Lukman memperkirakan apabila pekerja di kawasan industri yang dapat difasilitasi sebanyak 35 ribu berari akan ada dana berputar Rp 35 triliun yang identik dengan penyerapan 2 sampai 3,5 juta pekerja.
   
Menurut dia, rapat pada Rabu malam dimaksudkan untuk menindaklanjuti termasuk menentukan lokasi untuk kemudian kembali dilaporkan kepada Wapres. Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Properti Hiramsyah S Thaib yang mengatakan, rapat Rabu malam juga membahas agenda pembangunan rusun sewa dan milik. “Prioritasnya kepada kebijakan untuk nantinya disampaikan kepada
pemerintah melalui Wakil Presiden,” ujarnya.