Rakaryan Sukarjaputra dan Nur Hidayati

Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Sabtu (28/2), pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-14, mengingatkan bahwa ASEAN kini menghadapi realitas baru. Realitas itu adalah rakyat yang semakin asertif dalam mengekspresikan tuntutan-tuntutan dan lebih aktif dalam mengejar kepentingan mereka melalui berbagai aktivitas.

Setelah berlakunya Piagam ASEAN, lebih dari 570 juta rakyat ASEAN telah dibangunkan. Mereka akan menuntut bagian, kepemilikan, dan peran mereka dalam proses-proses di ASEAN. Bagaimana kita akan mengelola realitas baru ini, merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua,” ungkapnya.

Benar! ASEAN yang memiliki potensi besar soal ekonomi, dan selama ini lebih fokus kepada ekonomi, kini semakin diserang soal hak asasi manusia.

PM Thailand, sebagai tuan rumah, menegaskan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya merupakan ciri kunci dari komunitas ASEAN. ”Pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN pada tahun ini, yang merupakan pertama di kawasan ini, akan merupakan sebuah langkah besar ke arah itu,” kata Abhisit.

Dia mengharapkan pelibatan publik dalam pembangunan masyarakat ASEAN melalui pertemuan parlemen, pemuda, wakil- wakil masyarakat sipil, dan pengusaha akan menjadi titik balik penting dalam menciptakan rasa persaudaraan di kalangan rakyat ASEAN, dan mengubah aspirasi mereka menjadi sesuatu yang konkret.

Pemimpin dikritik

Penyataan PM Thailand itu seolah menjawab aspirasi yang sedang berkembang. Wakil-wakil masyarakat sipil ASEAN, Sabtu kemarin, untuk pertama kali bertemu para pemimpin negara-negara ASEAN.

Mereka menyampaikan kritik secara terbuka dan langsung. Dikatakan, kondisi hak asasi manusia (HAM) di kawasan ini semakin menurun. Mereka mendesak badan HAM ASEAN menjadi lembaga yang kuat dan kredibel.

Wakil masyarakat sipil dari Indonesia yang turut dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN itu di antarnya Rafendi Djamin dari Koalisi NGO Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG). ”Kami menyampaikan kekecewaan karena masih ada beberapa kawan kami yang tidak boleh ikut pertemuan, padahal jelas mereka juga masyarakat ASEAN. Kami juga menyesalkan karena masih ada beberapa masyarakat sipil yang belum bisa ikut seperti di Brunei,” papar Rafendi.

Dia menambahkan, pada pertemuan itu tidak ada wakil dari masyarakat sipil dari Myanmar dan Kamboja. Padahal, komunikasi antara pemerintah, pimpinan pemerintah, dengan wakil- wakil masyarakat sipil sangatlah penting. ”Oleh karena itu, dia menambahkan, harus ada cara yang lebih jelas untuk bisa melibatkan seluruh masyarakat sipil di ASEAN,” ungkapnya.

Memboikot

Sayang, para pemimpin ASEAN juga tidak juga cukup dewasa. PM Kamboja Hun Sen dan PM Myanmar Thein Sein memboikot pertemuan antara kelompok kepala negara-negara ASEAN dan masyarakat sipil di Hua Hin, Sabtu (28/2).

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan penyebabnya. Ia mengatakan, kedua negara keberatan dengan prosedur pemilihan orang-orang yang mewakili masyarakat sipil suatu negara.

”Masuk akal juga sebenarnya. Keluhannya agar negara yang bersangkutan diajak berunding atau dilibatkan. Ini sepertinya memang wakil-wakil dari masyarakat sipil ditunjuk sendiri, mungkin antara negara tuan rumah dengan Sekretariat Jenderal ASEAN. Negara di mana para anggota civil society itu berasal tidak dilibatkan,” ujar Hassan.

Namun, daftar perwakilan masyarakat sipil ASEAN yang akan berdialog langsung dengan para kepala negara ASEAN sudah disampaikan sejak akhir tahun lalu. Karena itu, penolakan Perdana Menteri Kamboja dan Perdana Menteri Myanmar yang baru mengemuka pekan ini terkesan amat mendadak.

”Bisa saja pada tingkat pimpinan negara tidak begitu mengetahui siapa dari negara mereka yang ditunjuk. Seperti kita juga, terus terang saya tahu belakangan kalau yang mewakili Indonesia dalam forum itu seperti Rafendi Djamin, Yuyun Wahyuningsih, dan sebagainya. Itu juga kita tidak ada soal,” kata Hassan.

”Ini kan pengalaman pertama bahwa di bawah Piagam ASEAN yang baru, dibuka kesempatan dialog antara para pemimpin dengan wakil-wakil dari masyarakat, baik itu parlemen, pemuda, civil society. Itu suatu proses, langkah maju dibandingkan proses selama 42 tahun sebelumnya. Ada kesepakatan untuk melembagakan, dalam arti setiap tahun akan diadakan seperti itu. Yang perlu dari pengalaman pertama ini ditarik adalah prosedurnya mungkin bisa lebih baik,” ujarnya.

Lemah

Wakil-wakil masyarakat sipil juga mengkritik lemahnya rancangan kerangka acuan (TOR) pembentukan badan HAM ASEAN yang disusun sebuah panel tingkat tinggi (HLP). ”Pertanyaannya bagaimana Anda mau menjalankan kewajiban-kewajiban soal HAM dengan kerangka yang tidak jelas?” kata Rafendi.

PM Thailand mengakui bahwa rancangan TOR badan HAM ASEAN itu masih terlalu menekankan pada promosi, padahal di dalam Piagam ASEAN ditekankan dua aspek, yaitu promosi dan proteksi. ”Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara keduanya, di samping kita juga harus realistis dengan kondisi yang ada di ASEAN sekarang ini. Meskipun demikian, tentu saja kita ingin sesuatu yang lebih lagi,” ujar Abhisit.

Ketua HLP untuk Badan HAM ASEAN Sihasak Phuangketkeow menyampaikan, HPL akan melakukan perbaikan atas TOR yang dibuatnya. ”Akan tetapi, apa pun hasil akhirnya nanti, pembentukan badan HAM itu tidak ditujukan untuk menyelesaikan isu-isu khusus,” katanya.

Lepas dari itu, setidaknya kini ASEAN mulai melihat ada masalah HAM. Semoga ini membuat ASEAN tidak lagi menindas warganya sendiri.